Dorong Pariwisata Kepulauan Bintan, ASDP Perkuat Konektivitas Telaga Punggur – Tanjung Uban

By On Oktober 10, 2025


MAS, Batam, 9 Oktober 2025 — Di hamparan biru laut Kepulauan Riau, terbentang jalur penyeberangan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat dan gerbang menuju destinasi wisata unggulan Indonesia. Salah satunya adalah lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban, yang kini menjadi jalur vital penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Bintan — dua kawasan strategis dengan potensi wisata dan ekonomi yang terus berkembang.


Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan bahwa penguatan lintasan ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam memperluas konektivitas antarwilayah di Kepulauan Riau, sekaligus mendukung akselerasi sektor pariwisata dan ekonomi lokal.


“Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia, dan Kepulauan Bintan adalah salah satu mutiara di dalamnya. Dengan hadirnya lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban, kami ingin memastikan akses masyarakat dan wisatawan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman,” ujar Heru.


Keindahan Kepulauan Bintan memang seolah tak pernah habis untuk dijelajahi. Dari pesona Pantai Trikora yang memesona, Pantai Pengudang yang masih alami, hingga ketenangan Pantai Senggiling yang menenangkan jiwa. Tak hanya pantai, wisatawan juga bisa menemukan keelokan Air Terjun Gunung Bintan dan Bintan Mangrove, yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam tropis yang asri.


Namun, Bintan bukan hanya tentang panorama. Pulau ini juga menjadi penghasil beragam komoditas pangan seperti jagung, sukun, hingga aneka ubi-ubian, yang mendukung ketahanan pangan di kawasan Kepulauan Riau. Karena itu, kehadiran lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban bukan hanya memperkuat sektor wisata, tapi juga memperlancar arus logistik dan perdagangan antar pulau.


Berdasarkan data Januari hingga September 2025, ASDP mencatat bahwa lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban telah melayani 217,257 penumpang dan 274,998 kendaraan. Kendaraan roda dua mendominasi sebanyak 161.281 unit, disusul dengan mobil pribadi dengan total 90,697 unit. Angka ini menunjukan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengunjungi keindahan dari Kepulauan Bintan.


Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa saat ini lintasan tersebut beroperasi secara reguler setiap satu jam, mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, menggunakan armada andalan seperti KMP Barau, KMP Tanjung Burang, KMP Lome, KMP Sembilang, KMP Senangin, dan KMP Mulia Nusantara.


“Kami terus melakukan pembaruan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa. Salah satunya adalah pembangunan koridor khusus bagi pejalan kaki agar mobilitas di area pelabuhan lebih tertib dan aman,” jelas Shelvy.


Selain lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban, ASDP juga mengoperasikan sejumlah lintasan strategis lainnya di wilayah Kepulauan Riau, antara lain Telaga Punggur – Mengkapan, Telaga Punggur – Kuala Tungkal, Telaga Punggur – Dabo, Telaga Punggur – Telaga Balai Karimun, Dabo – Kuala Tungkal, Telaga Balai Karimun – Mengkapan, Dumai – Rupat, dan Telaga Balai Karimun – Selat Beliah.


Semangat ASDP dalam memperkuat konektivitas antar pulau tak hanya berorientasi pada mobilitas, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan pariwisata daerah.


“Kami ingin menghadirkan layanan yang bukan sekadar transportasi, melainkan jembatan yang menghubungkan peluang — dari wisata, ekonomi, hingga interaksi sosial. ASDP akan terus berinovasi agar setiap penyeberangan menjadi pengalaman yang aman, nyaman, dan bermakna bagi masyarakat,” tutup Shelvy.



*Informasi Tarif Penyeberangan Lintasan Telaga Punggur – Tanjung Uban*


Penumpang

Dewasa : Rp 27.000

Bayi (< 2 tahun) : Rp 2.000


Kendaraan

Golongan I (Sepeda) : Rp 22.000

Golongan II (Motor < 50cc) : Rp 51.000

Golongan III (Motor > 500cc) : Rp 216.000

Golongan IV Penumpang (Mobil Pribadi / Mini Bus) : Rp 309.000

Golongan IV Barang (Pickup / Double Cabin < 5 meter) : Rp 268.000

Golongan V Penumpang (Bus Sedang < 7 meter) : Rp 565.000

Golongan V Barang (Truk Sedang 5–7 meter) : Rp 471.000

Golongan VI Penumpang (Bus Besar 7–10 meter) : Rp 821.000

Golongan VI Barang (Truk Besar 7–10 meter) : Rp 728.000

Golongan VII (Tronton / ABRK 10–12 meter) : Rp 931.000

Golongan VIII (Truktor / ABRK 12–16 meter) : Rp 1.371.000

Golongan IX (Truktor > 16 meter) : Rp 2.307.000



*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Triga Lampung Akan Guncang Kantor DPR-RI pada 13 Oktober

By On Oktober 09, 2025



QueenNews.co.id / Bandarlampung — Tiga aliansi LSM Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sugar Group Companies (SGC). pada Senin 13 Oktober 2025, mereka akan menggelar aksi dikantor DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN. Hal ini disampaikan langsung oleh masing-masing pimpinan LSM dikantor Dpp Akar Lampung pada kamis (23/7/2025).


Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta'in menjelaskan Aksi ini bertujuan mendesak pansus Agraria DPR RI bersama kementrian agar segera menyelesaikan persoalan konflik agraria yang melibatkan salah satu perusahaan terbesar dilampung PT.SGC . 


“ kami mendesak Pansus DPR -RI agar segera menyelesaikan konflik Agraria dengan melakukan Ukur Ulang lahan HGU milik PT. SGC ” ujar Indra Musta'in.


Ditempat yang sama Ketua LSM KERAMAT, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPR-RI dan kementrian mengabaikan persoalan konflik PT.SGC.


“kami akan terus turun ke lapangan dan melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi masyarakat hingga persoalan konflik PT.SGC dan masyarakat selesai merugikan pihak mana pun” tegas Sudirman.


Senada juga disampaikan Ketua LSM PEMATANK, Suadi Romli yang menyampaikan bahwa gerakan aliasi ini murni dari tiga lembaga tanpa ada kepentingan. ketidaktransparanan dalam penguasaan lahan oleh PT. SGC telah berlangsung terlalu lama dan harus segera dihentikan.


“gerakan ini murni dari paggilan hati tanpa da campur tangan dari lahak manapun, Kami juga telah didukung masyarakat melalui kuasa yang diberikan dari seluruh desa yang berdampak dan bersentuhan langsung dengan lahan PT.SGC,” ujar Suadi Romli.


Aliansi berkomitmen akan terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memastikan keadilan agraria dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. 


Sebelumnya beberapa waktu lalu saat rapat kerja antar kementrian ATR/BPN dan komisi II DPR RI mentri Nusron wahid mengatakan dalam Raker menyambut baik usulan pengajuan Ukur ulang Lahan PT SGC oleh DPR RI dimana biaya ditanggung oleh kementerian dengan disetujuioleh DPR. 


"Kementrian ATR/BPN siap menanggung biaya ukur ulang dengan disetujui oleh DPR RI" Pungkas Nusron

(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *